Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan Kementerian Kehutanan, Raffles B. Panjaitan, kepada Tempo, Jumat 16 Desember 2011 mengatakan Silva Inhutani merupakan perusahaan patungan antara badan usaha milik negara, Inhutani V, dan PT Silva Lampung Abadi.
Namun Raffles menyatakan tidak tahu apakah dana tersebut sudah dikembalikan atau belum. Dana reboisasi adalah dana yang wajib dibayarkan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) karena telah merambah hutan alam.
Belakangan, demi kelestarian alam, pemerintah mengembangkan konsep HTI. Perusahaan HTI, karena menanam sendiri hutannya, justru mendapat pinjaman dana reboisasi dari pemerintah.
Di luar fasilitas dana reboisasi yang belum jelas pengembaliannya, proyek pengembangan lahan milik Silva Inhutani ternyata sudah bermasalah sejak awal. Persoalannya, lokasi proyek berada di area lintas timur, yang sudah dipenuhi permukiman penduduk.
Karena itulah, menurut mantan Direktur Inhutani V (Persero) Sutono pada 2002 atau 2003, Inhutani V melepaskan seluruh sahamnya di Silva Inhutani yang berjumlah 40 persen kepada Silva Lampung. “Inhutani sudah mencium proyek yang direncanakan tak akan berkembang,” ujar dia.
Sutono, yang kini menjadi pejabat di Inhutani I, menjelaskan kala itu perusahaan sudah merasa, jika diteruskan, proyek ini akan memicu konflik sosial yang tajam. Apalagi masalah pembebasan lahan juga berbelit-belit.
Mengenai dugaan pembantaian masyarakat Mesuji, Lampung, Direktur Penyidikan Raffles memperkirakan peristiwa itu terjadi lantaran masyarakat menyerobot lahan Silva dan menjadikannya kebun kelapa sawit.
Silva mendapatkan izin seluas 45 ribu hektare. Namun masyarakat setempat, yang kebanyakan warga pendatang dari daerah lain, berkukuh meminta Kementerian Kehutanan melepas kawasan konsesi perusahaan untuk dimiliki masyarakat.
Pada 2010 warga meminta 2.500 hektare lahan dilepas statusnya dari kawasan konsesi. Merasa keberatan, Kementerian Kehutanan menawarkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan dengan sistem enclave (masyarakat boleh tinggal di kawasan hutan) seluas 149,1 hektare.
Namun masyarakat menolak tawaran tersebut dan tetap menginginkan pelepasan lahan seluas 2.500 hektare. Akibatnya, kawasan usaha milik Silva banyak dijadikan kebun sawit oleh masyarakat, yang kemudian dianggap sebagai perambah.
Karena penyerobotan lahan terus terjadi, perusahaan akhirnya melapor kepada polisi. Lahan tersebut kemudian dijaga. “Perusahaan kewalahan, hampir 3.000 orang merambah di situ.”
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menimpali, untuk mencegah konflik di kawasan kehutanan, pemerintah mewajibkan para pengusaha HTI membuat skema kerja sama dengan masyarakat sekitar. “Caranya adalah membuat manajemen kolaborasi dengan kebijakan 20 persen untuk orang lokal,” ucap dia.
GUSTIDHA BUDIARTIE | ROSALINA | EFRI
Tempo.co | InfoTerpanas.com
facebook comment :
Jangan Lupa pencet tombol "Like" Untuk Mendapatkan Info Terpanas Langsung di Wall FB mu!
0 comments:
Posting Komentar