"Kita tawarkan kepada mereka untuk mediasi. Dari Pak Dipo Alam sudah oke. Tetapi, kita tanya dulu kepada mereka, TVOne, Metro TV, Media Indonesia," kata anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti.
Hal ini disampaikan Bambang usai diskusi bertajuk "Ancaman boikot pemerintah, independensi pers dan kepentingan publik" di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Diskusi itu juga dihadiri oleh Dipo Alam, Effendi Gazali, Fadjoel Rahman dan Agus Sudibyo.
Bambang berharap mediasi dilakukan secepatnya. "Lebih cepat, lebih baik. Tetapi, kita ingin tanya kepada yang lain dulu. Kita juga tidak bisa memaksakan," ujarnya.
Soal somasi? "Kita dengarkan dua belah pihak," jawab Bambang.
Dalam diskusi, Bambang mengatakan Dewan Pers termasuk yang mengkampanyekan masyarakat luas untuk membantu mengoreksi agar pers sesuai dengan kode etik.
"Bahkan, kita telah meminta kepada Pemda-Pemda untuk tidak memberikan amplop kepada wartawan," kata Bambang.
Bambang mencontohkan, Bupati Purwakarta menerapkan aturan itu. "Awalnya bupati diserang habis-habisan oleh wartawan bodrek. Tetapi setelah Pilkada, dia mendapat suara yang lebih besar dari sebelumnya," kata dia.
Bambang juga sepakat dengan pemboikotan terhadap wartawan atau media yang tidak beretika. "Tetapi yang menentukan tidak beretika itu bukan pemerintah. Kalau ada media yang memuji pemerintah tetapi justru disuap, itu justru yang kami sebut tidak beretika," kata Bambang. Detik.com
facebook comment :
Jangan Lupa pencet tombol "Like" Untuk Mendapatkan Info Terpanas Langsung di Wall FB mu!
0 comments:
Posting Komentar